Berita Fisipol- Isu tentang etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia masih kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana di negara-negara maju. Meskipun disadari salah satu kelemahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah moralitas dan etika. Hal tersebut mendorong Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyelenggarakan Kuliah Tamu dengan tema “Etika Politik Pemerintahan Masa Kini” menghadirkan Narasumber Dr. Zuli Qodir Ketua Program Studi Doctoral Politik Islam juga sebagai Wakil Direktur Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kegiatan Kuliah tamu diselenggarakan di Aula Fisipol UMMat dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
Pada kesempatan itu, Dr. Zuly Qodir “menyampaikan betapa pentingnya etika dalam penyelenggara politik dan pemerintahan juga pada kehidupan sosial manusia sehari-hari. Etika mengikat manusia agar tidak melakukan penyelewengan dan perbuatan culas. Di negara-negara maju yang mayoritas Non-muslim etika dijadikan spirit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya satu contoh ketika pejabat publik melakukan kesalahan atau terbukti melakukan perbuatan amoral, sudah pasti pejabat itu akan mundur dan melepas jabatan yang melekat pada dirinya. Sangat berbeda dengan pejabat publik kita di Indonesia, ketika melakukan perbuatan tercela bukannya menyesal atas perbuatannya tetapi malah membela diri dan terkesan merasa tidak bersalah dan ngotot ingin mempertahankan jabatannya, hal demikian hilangnya moralitas dalam dirinya tutur Romo Zuly”.
“Lebih lanjut Romo Zuli Qodir Sapaan Doktor Sosiolog Islam tersebut, bahwa dalam pandangan Ilmuwan Barat, Etika itu adalah ‘integrity’ atau integritas, sedangkan dalam islam kita memahaminya sebagai akhlaqul Karimah. Makanya saya kadang heran kita orang Islam memiliki Al’Quran sebagai kitab suci sekaligus sebagai pedoman tidak mampu menerapkan etika publik dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan orang-orang barat yang mayoritas Katolik dan Protestan mampu menjadikan etika sebagai landasan dalam penerapan pada kebijakan publik juga sebagai spirit untuk menumbuhkan etos kerja, itulah mengapa mereka lebih maju dari kita ucapnya”. Satu contoh juga yang menarik dalam penerapan etika politik dan pemerintahan yang dicontohkan oleh Presiden pertama Amerika Serikat Goerge Washington karena sangat dicintai oleh rakyatnya, sang presiden diminta untuk kembali maju sebagai presiden, namun sang presiden menolak dengan mengatakan ketika saya maju lagi menjadi presiden orang-orang setelah saya juga pasti akan melakukannya dan tidak mau menanggalkan jabatannya, untuk itu saya memilih tidak bersedia menjadi presiden lagi untuk menjadi contoh dan hikmah untuk generasi selanjutnya. Itulah contoh kecil dari penerapan etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan tutupnya”. (*Red)